Langsung ke konten utama

Tanya Jawab Akuntansi Pemerintahan (pengantar)

1. Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!

Jawab:
Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.

Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis).  PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.

Tahun 1989 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah (tahap I) yang berbasis komputer, dengan bantuan biaya dari Bank Dunia.

Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office.
Tahun 1995 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II sebagai kelanjutan proyek tahap I.
Tahun 1999 baru dilakukan sistem implementasi, namun masih banyak hambatan.
Dengan keluarnya paket undang-undang keuangan mendesak perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah.  Standar akuntansi pemerintahan, sangat diperlukan BPK dalam menerbitkan opini audit

2. Sebutkan dasar hukum akuntansi pemerintahan di Indonesia mulai dari UU sampai peraturan pelaksanaannya!

Jawab:
a. UURI no. 17tahun 2003tentang Keuangan Negara;
b. UURI no. 01 tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara;
c. UURI no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
d. UURI no. 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah
e UURI no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
f. Peraturan Pemerintah no. 42/2002tentang Pelaksanaan Anggaran (APBN);
g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
h. Serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.

3. Jelaskan pengertian dan kegunaan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta hubungannya dengan standar akuntansi pemerintah!

Jawab:
Pengertian: Kerangka Konseptual merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungannya dengan SAP, kerangka konseptal merupakan bagian dari SAP. Dimana SAP terdiri dari kerangka konseptal serta PSAP+bultek

4. Jelaskan pengertian, tujuan, dan ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!

Jawab:
Tujuan:
  • Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya
  • Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat
  • Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah
  • Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pemerintah
Ciri2nya:
  • Basis Akuntansi

Cash Toward Accrual (CTA)

    Baca Juga

  • Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
  • Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
  • Sistem Pembukuan Berpasangan

Didasarkan atas persamaan dasar akuntasi
  • Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
  • Dana Tunggal

Dana tunggal merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal
  • Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang
  • Bagan Akun Standar
  • Menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan

Pertanyaan lainnya!!
5. Gambarkan kerangka umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!
6. Jelaskan proses akuntansi pada Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)!
7. Jelaskan proses akuntansi UAKPA pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI)!
8. Jelaskan definisi pengakuan dalam akuntansi pemerintahan serta kriteria minimum pengakuan suatu kejadian/peristiwa?
9. Jelaskan komponen-komponen laporan keuangan pokok entitas pelaporan pemerintah pusat!
10. Jelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintah Indonesia, mengapa basis tersebut yang digunakan dan berikan contoh penerapannya!
11. Jelaskan pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran!
12. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan!
13. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian investasi jangka pendek!
14. Bagaimana jurnal anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja dari sisi SAKUN dan SAU?
15. Bagaimana jurnal saldo awal Kas di KPPN dan Kas di Bendahara Pengeluaran dari sisi SAKUN dan SAU?


Postingan populer dari blog ini

Hubungan antara Akuntansi Biaya dengan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen

teoriakuntansi.com- Secara garis besar, akuntansi terbagi dalam dua tipe, yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Meskipun akuntansi biaya adalah spesifikasi lain dari akuntansi itu sendiri, namun demikian akuntansi biaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedua tipe akuntansi tersebut. A.  Hubungan Akuntansi Biaya dengan Akuntansi Keuangan Akuntansi keuangan mempunyai tujuan utama yakni menyediakan informasi keuangan berupa laporan keuangan bagi pihak-pihak di luar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah sera masyarakat umu. Laporan keuangan tersebut berupa Laporan Rugi-Laba, Neraca dan Laporan Arus Kas. Dalam menyusun laporan rugi-laba dan neraca pada perusahaan manufaktur, diperlukan suatu informasi berupa informasi harga pokok barang atau produk jadi dan harga pokok barang atau produk dalam proses pada akhir periode tertentu. Harga pokok barang produk jadi secara formal dihitung dan disajikan dalam laporan harga pokok produksi yang merupakan l...

Pertanyaan dan Jawaban Akuntansi Syariah

1. Jelaskan definisi lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional? Jawaban :  Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah(DSN-MUI,2003). 2. Jelaskan 4 prinsip hukum muamalat? Jawaban : a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah,kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan sunah rasul(prinsip mubah). b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan(prinsip sukarela). c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat(prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat). d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan(prinsip keadilan). 3. Berilah 3 contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan dibank konvensional? Jawaban :  Me...

Pertanyaan dan Jawaban Pelaporan Keuangan dan Akuntansi Keuangan

Tujuh pertanyaan dari diskusi kelompok 2 mata kuliah pelaporan keuangan dan akuntansi keuangan 1. Bagaimana perlakuan aktuaris imbalan kerja terhadap pesangon dalam kasus pemutusan kontrak kerja? Jawaban: Perlakuan aktuari atas pesangn dalam kasus pemutusan kontrak kerja, dalam PSAK no 24 (revisi 2010) mengenai imbalan kerja dimana jika terjadi pemutusan Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, entitas berkomitmen untuk: (a) memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau (b) menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang me nerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela Entitas berkomitmen melakukan PKK jika, dan hanya jika entitas memiliki rencana formal terinci untuk melakukan PKK, dan secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Entitas dapat berkewajiban membayar (atau menyediakan imbalan lain) kepada pekerja yang di PKK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kont...